Pastikan Tepat Sasaran, Pemkab Cirebon Perketat Verifikasi Data Penerima Bansos

ThisCirebon – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon memperketat proses verifikasi data penerima bantuan sosial (bansos) guna memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Langkah ini menjadi upaya serius pemerintah daerah dalam menyalurkan program sembako dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) secara tepat sasaran.

Rapat koordinasi terkait program tersebut telah digelar oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon di Kantor Bupati Cirebon pada Rabu lalu.

Wakil Bupati Cirebon, H. Agus Kurniawan Budiman, menegaskan bahwa ketepatan sasaran menjadi fokus utama Pemkab dalam pelaksanaan berbagai program bantuan sosial.

“Harapannya, bantuan ini benar-benar bisa tepat sasaran, langsung ke masyarakat yang membutuhkan,” ujar Agus, Sabtu (1/11/2025), dikutip dari pemkabcirebon.

Lihat Lebih Lanjut: Polisi Pastikan Isu “Teror Pocong” di Cirebon Tidak Benar

Menurut Agus, sasaran utama penerima bansos adalah masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5. Dari total sekitar 350 ribu warga yang terdata, tercatat masih ada sekitar 170 ribu penerima yang belum terverifikasi.

“Mudah-mudahan dengan adanya rapat ini, semua program bantuan untuk masyarakat kurang mampu bisa benar-benar sesuai dan tepat sasaran,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kabupaten Cirebon, Astri Diana Ekasari, menjelaskan bahwa program sembako merupakan program reguler dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di desil 1 hingga desil 5.

“Program sembako ini diberikan setiap bulan sebesar Rp200 ribu per KPM,” jelas Astri dikutip dari pemkabcirebon.

Selain program sembako, pemerintah juga menyalurkan BLTS Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, mulai Oktober hingga Desember 2025.

“Program BLTS ini diluncurkan untuk menekan inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat,” katanya.

Lihat Lebih Lanjut: Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1447 H Jatuh pada 27 Mei 2026

Astri menambahkan, Dinsos saat ini tengah melakukan verifikasi dan validasi (verval) data penerima bansos agar tidak terjadi kesalahan sasaran. Dalam rapat koordinasi tersebut, Dinsos melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pihak bank penyalur, serta perwakilan Kementerian Sosial.

“Kami juga menghadirkan narasumber dari Kejaksaan untuk memastikan pengawasan program ini berjalan ketat, terutama terkait ketepatan data,” ujarnya.

Menurut Astri, penerima bansos harus benar-benar berasal dari kalangan fakir miskin dan masyarakat kurang mampu.

“Fakir itu artinya untuk makan hari ini saja masih mencari. Pemerintah ingin bantuan ini benar-benar sampai ke mereka yang membutuhkan, bukan ke yang sudah mampu,” ujar Astri.

Dengan adanya verifikasi dan pengawasan ketat ini, Pemkab Cirebon berharap tidak ada lagi kesalahan data penerima dan seluruh bantuan sosial dapat tersalurkan secara merata hingga ke masyarakat paling membutuhkan.

Ikuti saluran whatsapp This Cirebon di sini!