Disbudpar Kabupaten Cirebon: Menjaga Warisan Budaya melalui Komunikasi Efektif

This Cirebon – Mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) melakukan observasi ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon pada tanggal 17 Desember 2025, kunjungan tersebut tidak hanya agenda akademik, melainkan bagian dari proses belajar langsung di lapangan untuk memahami bagaimana kebudayaan dan pariwisata daerah dikelola oleh pemerintah. Kegiatan ini diikuti oleh  Ibanez Citra Negara, Dea Fiqri Amalia, Elta Enjelita, Crusitha Ken Ayu P. G, Putri Diyah Dwi Ayu, Nurliani Rizka Damayanti, Putri Amalia, Wafa Nidaul Haq, Siti Nurkholifah, Fresy Latifah Azies, Ayu Apriliyani  dengan dosen pembimbing Dedet Erawati, S.I.Kom., M.I.Kom.

Wawancara dilakukan dengan pejabat Disbudpar, seperti Mario dan Joko. Disbudpar menjalankan fungsinya sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mencakup empat langkah strategis utama: pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Komunikasi dinilai sangat penting dalam pemajuan budaya, karena upaya ini tidak bisa dilakukan secara sepihak. “Komunikasi tentu penting untuk kemajuan budaya, karena upaya pemajuan budaya bukan upaya sepihak, tidak bisa dilaksanakan sendiri tanpa berkolaborasi dengan pemilik kebudayaannya, dengan masyarakat, dengan seniman, dan lain-lain. Oleh karena itu, membangun komunikasi efektif dengan stakeholder kebudayaan adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh Disbudpar,” ujar Mario. Joko menambahkan bahwa Disbudpar harus selalu berkoordinasi dengan stakeholder, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Cirebon.

Pola komunikasi Disbudpar berjalan secara formal dan struktural, disertai elemen informal untuk kelancaran koordinasi. Hasil penelitian (Jakubiec, 2019) menunjukkan bahawa komunikasi internal mempengaruhi kualitas proses-proses yang dijalankan dalam organisasi. Komunikasi antara pimpinan dan pegawai dilakukan melalui rapat koordinasi, rapat pimpinan, apel pagi, dan briefing rutin. Struktur hierarkis dimulai dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, hingga Kepala Bidang Kebudayaan, Destinasi Pariwisata, dan Promosi. Komunikasi fungsional juga diterapkan berdasarkan jabatan seperti Pamong Budaya dan Adyatama Pariwisata. Antarpegawai, komunikasi dibangun melalui kerja tim, diskusi informal, dan evaluasi kinerja bulanan melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yang menjadi dasar kenaikan pangkat dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Nilai dan budaya organisasi turut memengaruhi komunikasi pegawai. Nilai pelestarian budaya sebagai identitas daerah mendorong pendekatan persuasif dan edukatif. Budaya birokrasi hierarkis menekankan komunikasi formal melalui surat resmi dan rapat. Kearifan lokal Cirebon, seperti unggah-ungguh dan kesantunan, membentuk gaya komunikasi santun, terutama dengan tokoh adat dan seniman. Nilai pelayanan publik serta budaya kerja kolaboratif memperkuat keterbukaan dan kerjasama lintas instansi. Disbudpar menerapkan strategi partisipatif dengan melibatkan masyarakat sejak perencanaan melalui forum diskusi. Media komunikasi mencakup media sosial (Instagram, Facebook), grup WhatsApp, spanduk, brosur, dan sosialisasi tatap muka. Pendekatan berbasis kearifan lokal menggunakan simbol dan narasi budaya Cirebon. Kolaborasi dengan sanggar seni, pemerintah desa, dan lembaga pendidikan memperluas jangkauan. Strategi edukatif dan persuasif menekankan pelestarian sebagai warisan, dengan evaluasi umpan balik dari masyarakat untuk perbaikan.