ThisCirebon – Keinginan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon untuk bergabung dengan Kota Cirebon semakin menguat. Faktor kedekatan geografis dengan pusat kota menjadi alasan utama.
Warga menilai, kebutuhan dasar mereka selama ini banyak bergantung pada fasilitas yang berada di Kota Cirebon, mulai dari layanan kesehatan hingga pendidikan.
Kuwu Desa Mundupesisir, H. Khaerun, mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan vital masyarakat Mundu terpenuhi dari Kota Cirebon.
“Di kecamatan ini, belum ada SMA dan ketersediaan air bersih seperti PDAM, belum ada realisasi. Padahal, masyarakat sangat membutuhkan kebutuhan dasar tersebut,” kata Khaerun, Jumat (8/12/2023).
Masalah air bersih menjadi isu utama yang mendorong aspirasi masyarakat. Khaerun menekankan bahwa suplai air bersih dari PDAM sangat dinanti.
“Program penyediaan air bersih seperti pamsimas kurang maksimal, sehingga warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Tidak sedikit uang dikeluarkan warga untuk air bersih. Sehingga salah satu solusinya air bersih dari PDAM,” jelasnya.
Ia menambahkan, warga harus membeli air bersih dari penjual keliling dengan harga sekitar Rp3.000 per dirigen. “Satu hari bisa lima dirigen, tergantung kebutuhan keluarga itu sendiri. Untuk pipa air PDAM sudah ada, tinggal membuat saluran induk dengan melewati jalan Pantura untuk disalurkan ke rumah warga,” terangnya.

Dalam keputusan DPRD Kabupaten Cirebon terkait pemekaran, Kecamatan Mundu bersama Beber dipastikan tidak termasuk dalam wilayah Cirebon Timur. Hal ini memicu dorongan masyarakat untuk mencari opsi lain, salah satunya bergabung dengan Kota Cirebon.
Khaerun yang juga Ketua FKKC Kecamatan Mundu menyatakan, aspirasi warga sudah jelas. “Kami mengucapkan selamat atas di-paripurnakan-nya persetujuan pemekaran Kabupaten Cirebon oleh DPRD. Kalau tidak masuk Cirebon Timur, memang kehendak dan keinginan warga saat Musdessus beberapa waktu lalu,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa aspirasi ini murni suara masyarakat. “Saat Musdessus beberapa waktu lalu, banyak warga yang menyuarakan agar Kecamatan Mundu bergabung dengan Kota Cirebon. Atas dasar itulah, kami akan melakukan langkah-langkah agar kecamatan ini bisa bergabung ke Kota Cirebon,” tuturnya.
Bahkan, jika konsekuensinya desa harus berubah status menjadi kelurahan, warga mengaku siap. “Gabung kota kan sesuai dengan keinginan warga, ya harus bisa direalisasikan, meskipun memang pemdes atau desa harus berganti dengan kelurahan,” tegas Khaerun.
Ketua BPD Citemu, Kecamatan Mundu, Lukman Hakim, juga menegaskan aspirasi masyarakat tersebut. “Tujuannya tidak lain, ingin menyampaikan aspirasi masyarakat. Karena yang menjadi dasar warga ingin masuk kota karena adanya berbagai kesenjangan yang tampak begitu nyata di berbagai sektor,” ungkapnya.
Lukman menilai lambatnya respons pemerintah daerah membuat masyarakat Mundu mencari alternatif. “Sebab, apa pun yang terjadi, menjadi sebuah keputusan dan akan berdampak terhadap masyarakat sendiri pada umumnya. Jadi kalau memang harus memilih, kami lebih realistis, masuk Kota Cirebon,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa setelah berdialog dengan DPRD dan Pemkab Kabupaten Cirebon, pihaknya akan melanjutkan komunikasi ke DPRD serta Pemda Kota Cirebon.
“BPD se-Kecamatan Mundu ingin membangun komunikasi dengan semua pihak terkait saat melangkah keinginan bergabung dengan administratif Kota Cirebon,” imbuhnya.
Lukman juga menekankan pentingnya perhatian serius dari semua pihak terhadap kondisi Mundu. Menurutnya, jika Mundu berhasil bergabung dengan Kota Cirebon, bukan tidak mungkin daerah lain yang berbatasan langsung juga akan mengikuti langkah serupa.
“Kami sadar, keinginan tersebut ada nilai plus dan minusnya, namun bukan sesuatu yang mustahil Kecamatan Mundu masuk ke Kota Cirebon,” pungkas Lukman.
Keinginan Mundu masuk Kota Cirebon menjadi bukti nyata bagaimana aspirasi masyarakat berjalan seiring dinamika pemekaran wilayah.
Jika sebelumnya pemekaran Cirebon Timur dianggap solusi untuk pemerataan pembangunan, kini Mundu memilih arah berbeda dengan menatap peluang menjadi bagian dari Kota Cirebon.
Aspirasi ini menegaskan harapan besar warga untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih cepat, infrastruktur yang memadai, serta kualitas hidup yang lebih baik.
