Pemkab Cirebon Kaji Penerapan E-Voting untuk Pilwu 2027, Pemilih Tetap Datang ke TPS

This Cirebon – Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 2027. Selain menyusun tahapan dan kebutuhan anggaran, pemerintah daerah juga tengah mengkaji kemungkinan penerapan sistem e-voting sebagai bagian dari upaya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan, mengatakan hingga saat ini wacana penggunaan e-voting masih berada dalam tahap kajian. Berbagai aspek masih dipelajari, mulai dari regulasi, kesiapan masyarakat, hingga pengalaman sejumlah daerah yang telah menerapkan sistem serupa.

“Kami memang sedang mengkaji kemungkinan penggunaan e-voting untuk Pilwu 2027. Namun, keputusan akhirnya belum ditetapkan karena kami masih melihat perkembangan regulasi dan hasil pelaksanaan di daerah lain yang lebih dulu menerapkannya,” kata Iwan dikutip dari jabar.idntimes.com pada Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, kajian tersebut dilakukan karena Pilwu Serentak 2027 akan melibatkan ratusan desa dengan kebutuhan logistik dan anggaran yang cukup besar. Digitalisasi pemungutan suara dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemilihan.

Pemilih Tetap Datang ke TPS

Iwan menjelaskan bahwa konsep e-voting yang sedang dipertimbangkan bukanlah sistem pemungutan suara secara daring dari rumah. Dalam mekanisme tersebut, masyarakat tetap harus datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana proses pemilihan konvensional.

Setelah proses verifikasi identitas dilakukan, pemilih akan memberikan hak suaranya melalui perangkat elektronik yang telah disiapkan panitia. Dengan demikian, prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, dan rahasia tetap dapat diterapkan.

“Ada kekhawatiran dari sebagian masyarakat mengenai penggunaan teknologi dalam pemilihan. Tetapi kalau melihat pengalaman di daerah lain seperti Karawang, pelaksanaannya cukup baik karena digitalisasi tetap dilakukan di TPS, bukan memilih dari rumah. Jadi masyarakat tetap datang ke TPS seperti biasa,” ujarnya.

Ia menambahkan, perubahan yang terjadi hanya pada media yang digunakan untuk memberikan suara, sementara seluruh tahapan pemilihan tetap berlangsung di TPS yang telah ditentukan.

Berpotensi Tingkatkan Efisiensi

Selain menjadi bagian dari modernisasi layanan publik, penerapan e-voting juga dipandang memiliki potensi efisiensi dalam pelaksanaan Pilwu Serentak.

Dengan jumlah desa yang mencapai 177, penyelenggaraan pemilihan membutuhkan berbagai perlengkapan seperti surat suara, kotak suara, bilik pemungutan, hingga distribusi logistik dalam jumlah besar. Penggunaan sistem digital dinilai dapat mengurangi sebagian kebutuhan tersebut.

“Dari sisi pelaksanaan, masyarakat tetap datang ke TPS. Yang berubah hanya medianya. Penghitungan suara bisa lebih cepat dan potensi kesalahan dalam rekapitulasi juga dapat ditekan,” kata Iwan.

Meski demikian, pemerintah daerah belum dapat memastikan besaran efisiensi yang akan diperoleh karena masih menunggu hasil kajian serta simulasi yang akan dilakukan sebelum kebijakan ditetapkan.

Pelajari Daerah yang Sudah Menerapkan

DPMD Kabupaten Cirebon juga berencana mempelajari pelaksanaan pemilihan kepala desa berbasis digital di sejumlah daerah di Jawa Barat. Pengalaman daerah lain akan menjadi bahan evaluasi untuk mengukur kelebihan, tantangan, hingga tingkat kesiapan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dalam pemungutan suara.

“Tahun ini ada beberapa daerah di Jawa Barat yang akan menggelar pilkades dengan sistem digital. Itu akan menjadi bahan pembelajaran bagi kami. Kami ingin melihat secara langsung kelebihan, tantangan, serta kesiapan masyarakatnya,” ujar Iwan.

Menurutnya, penerapan teknologi dalam pemilihan tidak boleh hanya mengikuti tren digitalisasi semata. Faktor keamanan sistem, kesiapan infrastruktur, serta perlindungan hak pilih masyarakat harus menjadi perhatian utama sebelum kebijakan diterapkan.

“Kami tentu harus menghitung secara cermat. Jangan sampai teknologi diterapkan hanya karena mengikuti tren. Yang paling penting adalah sistemnya aman, masyarakat siap, dan pelaksanaannya tetap menjamin hak pilih warga,” katanya.

Follow Instagram This Cirebon Di SINI!