ThisCirebon – Harapan masyarakat wilayah timur Kabupaten Cirebon untuk memiliki daerah otonom sendiri semakin mendekati kenyataan. Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM) menyatakan bahwa perjuangan pemekaran Cirebon Timur kini tinggal menunggu restu dari pemerintah pusat.
Ketua FCTM, KH Taufikurrahman Yasin, mengungkapkan bahwa perjuangan panjang selama tiga tahun terakhir mulai menunjukkan hasil yang positif. Ia menyebut seluruh tahapan administratif di tingkat kabupaten dan provinsi telah rampung tanpa hambatan berarti.
“Progresnya sudah lumayan banyak, tinggal satu langkah lagi, yaitu persetujuan dari Kemendagri, DPR RI dan tentu saja Presiden. Untuk tingkat kabupaten dan Provinsi Jawa Barat, sudah tidak ada masalah,”
dikutip dari KH Taufikurrahman, Sabtu (25/10/2025).
Menurut Taufikurrahman, saat ini FCTM tengah fokus memperkuat basis data dan kapasitas daerah agar Cirebon Timur memiliki posisi lebih baik dalam penilaian kelayakan daerah otonomi baru (DOB).
“Kami sedang bekerja memperbarui data supaya peringkat kami naik. Dari ranking ke-6, bisa jadi ke-2 atau bahkan ke-1. Kalau dibanding daerah lain, kami sebenarnya sudah lebih memenuhi syarat,”
ucapnya dikutip dari sumber yang sama.
Meski berbagai persiapan telah dilakukan, perjuangan FCTM belum berakhir. Taufikurrahman mengakui bahwa langkah berikutnya sangat bergantung pada kemampuan membangun komunikasi politik dengan pemerintah pusat dan para elite nasional.
“Upaya yang akan dilakukan adalah komunikasi politik, karena bisa saja ada pertimbangan lain. Jadi kami berusaha agar Cirebon Timur diutamakan,”
ujar dia.Lihat Lebih Lanjut: Rona Febriana, Pemuda Karawang yang Masuk Top 10 Hacker Google
Ia menambahkan, sejumlah mediator yang memiliki akses langsung ke pemerintah pusat—termasuk anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII yang meliputi Cirebon, Kota Cirebon, dan Indramayu—turut membantu memperjuangkan aspirasi pemekaran tersebut.
“Mereka semua membantu kami agar bisa berkomunikasi dengan elit politik nasional. Kami optimistis, tidak ada yang tidak mungkin. Impossible is possible, begitu saja,”
katanya dikutip dari cirebon.tribunnews.com.
Di sisi lain, Taufikurrahman menyinggung kondisi nasional yang tengah dihadapkan pada banyaknya usulan daerah otonom baru yang masih dikaji pemerintah. Melalui Forum Komunikasi Nasional (Forkonas), tercatat sekitar 350 calon DOB di seluruh Indonesia yang menunggu keputusan.
“Saya kira tidak realistis jika semuanya disetujui. Pemerintah pasti akan membuat aturan baru untuk meminimalisasi usulan daerah otonom baru. Tapi kami berharap Cirebon Timur diprioritaskan, karena ini bukan sekadar keinginan, melainkan kebutuhan mendesak,”
ujarnya.
Lebih lanjut, Taufikurrahman menilai potensi ekonomi dan industri yang berkembang pesat di wilayah timur Cirebon perlu dikawal dengan kewenangan otonom tersendiri. Ia khawatir tanpa hal tersebut, masyarakat justru akan dirugikan oleh arus industrialisasi yang tidak terkontrol.
“Kalau era industrialisasi di Cirebon Timur ini tidak dikawal dengan otoritas sendiri, saya khawatir masyarakat justru akan jadi korban,”
ucap Taufikurrahman.
Pemekaran wilayah Cirebon Timur sendiri bukan isu baru. Sejak lebih dari dua dekade lalu, masyarakat setempat merasa dianaktirikan dalam pembangunan daerah. Kondisi jalan yang rusak, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta sulitnya akses layanan kesehatan menjadi alasan utama munculnya semangat perjuangan tersebut.
Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM) kemudian hadir sebagai wadah konsolidasi aspirasi masyarakat. Adapun wilayah Cirebon Timur meliputi area seluas 446,57 kilometer persegi yang mencakup 16 kecamatan, yakni Astanajapura, Babakan, Ciledug, Gebang, Greged, Karangsembung, Karangwareng, Lemahabang, Losari, Pabedilan, Pabuaran, Pangenan, Pasaleman, Sedong, Susukan Lebak, dan Waled.
Terkait pusat pemerintahan calon daerah otonom baru tersebut, masih dalam tahap pembahasan. Dua kecamatan yang menjadi kandidat ibu kota Cirebon Timur adalah Karangwareng dan Karangsembung.