Sekolah di Kota Cirebon Diduga Melakukan Praktik Bisnis, Pamaci dan Warga Protes Keras

Dunia pendidikan di Kota Cirebon kembali jadi sorotan. Sekelompok warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Kota Cirebon (Pamaci) bersama sejumlah orang tua murid, menggelar aksi protes di depan kantor Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Rabu (30/7/2025).

Aksi ini dipicu oleh dugaan adanya praktik-praktik bisnis terselubung yang dilakukan pihak sekolah.

Ghea Fajar Perkasa, selaku Wakil Sekretaris Jenderal Pamaci, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sistem pendidikan yang dinilai sudah jauh dari semangat pelayanan publik.

“Amat sangat prihatin dengan kondisi pendidikan Kota Cirebon hari ini, hampir semua sekolah dari mulai SD hingga SMP terjadi intrik bisnis dengan melakukan pengadaan seragam yang harganya sangat fantastis dari mulai Rp 1,1 juta – 2,75 juta,” dikutip dari KabarCirebon.

Lebih lanjut, Ghea menyebut bahwa praktik-praktik seperti kegiatan renang, kemah Pramuka, hingga pengadaan Lembar Kerja Siswa (LKS) juga kerap dijadikan celah bisnis oleh sekolah, dengan nominal yang dinilai tidak masuk akal.

Ia juga menyinggung sikap Wali Kota Cirebon yang seolah membiarkan study tour tetap dilaksanakan, meski telah ada larangan dari Gubernur Jawa Barat.

“Belum lagi tentang statemen Wali Kota Cirebon yang tidak mempermasalahkan perihal study tour, padahal jelas-jelas gubernur sudah mengeluarkan larangan. Ini menunjukkan bahwa bobroknya pendidikan di Kota Cirebon yang justru dilakukan oleh para stakeholder di Kota Cirebon,” tegasnya (dikutip dari KabarCirebon).

Warga Merasa Jadi Korban Sistem yang Tidak Adil

Kritik keras juga datang dari Bambang Rismayadi, pengurus Pamaci sekaligus orang tua siswa yang merasa diperlakukan tidak adil.

Ia menuturkan bahwa meski rumahnya sangat dekat dengan salah satu SMP negeri di Kota Cirebon, anaknya tidak lolos seleksi masuk sekolah tersebut.

“Saya adalah korban dari bobroknya dunia pendidikan di Kota Cirebon, rumah saya itu hanya berjarak 100 meter dari SMPN 4 Kota Cirebon, tapi nyatanya anak saya ketika mendaftar di sekolah tersebut tidak diterima,” ujarnya sebagaimana dikutip KabarCirebon.

Bambang menambahkan bahwa apa yang dialaminya mencerminkan realitas pahit yang dirasakan banyak warga. Menurutnya, sekolah-sekolah justru menciptakan hambatan birokrasi dan ekonomi, bertolak belakang dari upaya perbaikan yang tengah dilakukan di tingkat provinsi.

“Masih berapa banyak orang tua murid yang kesulitan, yang sedih karena dipersulit dengan sekolah, ini menjadi fenomena yang terbalik ketika Gubernur Jawa Barat Bapak Dedi Mulyadi melakukan perbaikan di dunia pendidikan, justru di Kota Cirebon malah mempersulit,” tambahnya.

Dinas Pendidikan Tak Memberikan Respons

Saat aksi berlangsung, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kadini, dilaporkan tidak berada di tempat.

Hal ini semakin memicu kekecewaan massa aksi, yang berharap ada dialog terbuka dan pertanggungjawaban dari pihak terkait.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa sekolah di Kota Cirebon diduga melakukan praktik bisnis yang tidak seharusnya terjadi di ranah pendidikan publik.

Dari pengadaan seragam hingga kegiatan ekstrakurikuler berbiaya tinggi, publik mendesak agar ada transparansi serta penindakan tegas dari otoritas yang berwenang.